redaksiutama.id/ – Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, menerima kunjungan kerja Kepala Perwakilan BPKP Sulut, Heru Setiawan, Rabu (25/02/2026).
Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wali Kota Kotamobagu. Agenda utama membahas pengawasan program strategis pemerintah pusat di daerah.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dalam pengawasan berbagai program yang tengah berjalan di Kota Kotamobagu.
Dalam agenda itu, Wali Kota turut didampingi Inspektur Daerah Rahfan Mokoginta serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Fenti Dilasandi Mifta.
Inspektur Daerah, Rahfan Mokoginta, mengungkapkan bahwa salah satu pembahasan utama dalam pertemuan bersama perwakilan BPKP Sulawesi Utara adalah evaluasi dan pelaporan program kesehatan, khususnya audit penanggulangan Tuberkulosis (TB) Paru.
Rahfan menjelaskan, koordinasi tersebut juga melibatkan Wali Kota dan membahas sejumlah laporan kegiatan yang tengah berjalan di lingkungan Dinas Kesehatan.
“Khususnya audit program penanggulangan TB Paru di Dinas Kesehatan. Ini merupakan program prioritas dari Presiden yang harus dikawal ketat,” sambung Rahfan.
Ia menegaskan, audit tersebut menjadi bagian dari pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Program penanggulangan TB Paru sendiri merupakan agenda prioritas nasional yang membutuhkan pengawasan menyeluruh, baik dari sisi administrasi maupun implementasi di lapangan.
Menurut Rahfan, sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP sangat penting dalam menjaga akuntabilitas pelaporan serta efektivitas penggunaan anggaran.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan BPKP Sulut, Heru Setiawan menegaskan komitmennya untuk mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Sulut, Heru Setiawan, terkait pengawasan program pemerintah pusat di daerah, khususnya di Kotamobagu.
Heru menjelaskan, pihaknya saat ini tengah melakukan evaluasi mendalam terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bidang kesehatan.
Program tersebut merupakan inisiatif pemerintah pusat yang bertujuan memastikan layanan kesehatan kepada masyarakat berjalan efektif, efisien, serta tepat sasaran.
“Intinya, BPKP siap mengawal jalannya pemerintahan daerah, terutama dalam memastikan program-program dari Pemerintah Pusat yang ada di Kotamobagu berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Heru.(Adv)
