redaksiutama.id/ – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu akan memprioritaskan edukasi hak asasi manusia (HAM) bagi aparatur sipil negara (ASN), khususnya tenaga medis dan staf di lingkungan Dinas Kesehatan pada tahun anggaran 2026.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Wali Kota Kotamobagu, Wenny Gaib, dan jajaran Kantor Wilayah HAM, Jumat (20/2/2026).
Program ini menjadi salah satu agenda strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis HAM di daerah tersebut.
Wali Kota Wenny Gaib menegaskan bahwa penguatan pemahaman HAM di sektor kesehatan penting untuk memastikan pelayanan publik berjalan tanpa diskriminasi.
Melalui program ini, tenaga medis dan staf kesehatan akan mendapatkan pembekalan terkait standar pelayanan yang berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak pasien.
“Kami siap bersinergi untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia,” ujar Wenny.
Asisten I Setda Kotamobagu, Sahaya S. Mokoginta, menambahkan bahwa penguatan kapasitas ASN menjadi langkah preventif agar kebijakan maupun praktik pelayanan tidak berbenturan dengan hak-hak dasar masyarakat.
Pemkot kotamobagu menargetkan pelaksanaan program berjalan bertahap sepanjang 2026 dengan melibatkan perangkat daerah terkait dan pendampingan dari Kanwil HAM.
“Kami akan segera mengoordinasikan perangkat daerah terkait agar pelaksanaan program di tahun 2026 berjalan optimal,” tutup sahaya.(*)
