redaksiutama.id/ – Setahun pertama kepemimpinan Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, bersama Wakil Wali Kota kotamobagu, Rendy Mangkat menjadi fase penting untuk menata arah, memperjelas prioritas, dan memastikan setiap kebijakan berjalan selaras dengan kebutuhan warga.
Di tengah dinamika penyesuaian anggaran dan tuntutan efisiensi fiskal, Pemerintah Kota Kotamobagu memilih fokus pada kualitas bukan sekadar kuantitas program.
Pendekatan ini diterjemahkan melalui penajaman skala prioritas dan rasionalisasi belanja yang kurang produktif. Perencanaan diperkuat agar lebih berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Dengan demikian, setiap program dirancang tidak hanya untuk terealisasi, tetapi juga memberi dampak yang terukur.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota Kotamobagu, Sahaya Mokoginta, menegaskan bahwa seluruh program dirancang secara terukur dan berorientasi pada kesejahteraan warga.
“Setiap program diseleksi secara ketat untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan manfaatnya bagi kesejahteraan warga,” ujar Sahaya.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar kebijakan yang diambil tidak hanya sekadar berjalan, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Proses evaluasi dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, termasuk mempertimbangkan skala prioritas dan kebutuhan mendesak warga.
Ia menambahkan, Pemerintah Kotamobagu berkomitmen menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan tidak membebani keuangan daerah.
Dengan seleksi yang ketat, diharapkan program-program pembangunan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan sosial masyarakat Kotamobagu.
Dalam praktiknya, pemerintahan weny dan rendy tetap menjaga sejumlah fokus strategis, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik, pemenuhan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi kerakyatan dan UMKM, pengendalian inflasi daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Lima agenda ini menjadi simpul yang saling terhubung menguatkan daya tahan ekonomi sekaligus memperbaiki kualitas layanan.
Efisiensi, dalam konteks ini, dimaknai sebagai ikhtiar memperbaiki tata kelola. Transparansi dan akuntabilitas ditekankan agar setiap rupiah anggaran menghadirkan nilai tambah.
Di saat ruang fiskal menuntut kehati-hatian, disiplin anggaran justru menjadi peluang untuk memperkuat fondasi pembangunan jangka menengah.
Reformasi birokrasi juga terus berjalan. Aparatur didorong lebih adaptif dan inovatif, dengan pendekatan solusi dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Kolaborasi bersama DPRD, Forkopimda, dunia usaha, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi bagian dari ekosistem pembangunan yang berkelanjutan.(*)
