redaksiutama.id/ – Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu dalam menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat ekonomi daerah saat menghadiri High Level Meeting (HLM) lintas sektoral yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara di Manado, Senin (23/2/2026).
Dalam forum strategis tersebut, RVM menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ekonomi tahun 2026, khususnya dalam pengendalian inflasi dan penguatan kapasitas fiskal daerah.
“Koordinasi lintas sektor adalah kunci. Pemerintah daerah harus adaptif, inovatif, dan responsif. Bukan hanya soal menjaga inflasi, tapi juga bagaimana inovasi digital meningkatkan kualitas pelayanan publik secara langsung,” ujarnya.
Pemkot Kotamobagu tetap berkomitmen pada kebijakan pro-rakyat, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau.
Menurutnya, pengendalian inflasi bukan semata persoalan angka statistik, melainkan menyangkut langsung kondisi riil masyarakat di lapangan. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta berbagai tim percepatan ekonomi menjadi langkah strategis.
Forum tersebut turut melibatkan sejumlah tim penting, seperti Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), hingga Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) se-Sulawesi Utara.
Salah satu agenda penting dalam pertemuan itu adalah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bagi Pemkot Kotamobagu, langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat kerja sama fiskal dan sinkronisasi data antara pemerintah provinsi dan daerah.
Selain itu, digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi menjadi perhatian utama guna meningkatkan efektivitas penagihan secara transparan dan akuntabel.
Upaya ini juga diharapkan dapat memperluas ruang fiskal daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
RVM optimistis, melalui koordinasi yang semakin solid antar-lembaga, pertumbuhan ekonomi di Kotamobagu tidak hanya bersifat makro, tetapi dapat dirasakan langsung hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
“Sinergi ini adalah modal utama kita untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya tumbuh secara angka, tapi juga berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(*)
