redaksiutama.id/ – Pemerintah daerah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Sosial guna memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi dinamika pelayanan publik dan tuntutan kepastian hukum yang semakin kompleks.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Sahaya S. Mokoginta, S.STP., M.E.
Rakor ini bertujuan menyatukan persepsi sekaligus memastikan kesiapan seluruh perangkat daerah dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan strategis secara terpadu.
Fokus pembahasan mencakup isu pelayanan publik, penegakan ketertiban umum, hingga penguatan regulasi melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Dalam arahannya, Sahaya menegaskan bahwa forum tersebut bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian dari komitmen bersama untuk menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Sahaya S. Mokoginta, menegaskan bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi antarperangkat daerah.
Ia menyebut, setiap poin yang dihasilkan dalam forum itu tidak akan berhenti pada tataran wacana, melainkan segera ditindaklanjuti secara konkret sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Menurut Sahaya, tindak lanjut yang terukur diperlukan agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga koordinasi lintas sektor agar seluruh langkah yang diambil pemerintah daerah tetap searah dan selaras dengan tujuan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik.
Koordinasi yang diperkuat melalui Rakor ini juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian dan evaluasi agar seluruh kebijakan tetap berlandaskan prinsip stabilitas pemerintahan serta pelayanan publik yang berkeadilan.
Selain isu teknis pemerintahan, pengelolaan informasi publik turut menjadi perhatian dalam rapat tersebut.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Fahri Damopolii, S.Kom., M.E., menyatakan pihaknya siap mendukung transparansi tata kelola pemerintahan melalui penyebarluasan informasi yang jelas dan mudah dipahami masyarakat.
“Dinas Kominfo akan memperkuat penyebarluasan informasi kegiatan pemerintah secara lugas agar mudah dipahami masyarakat. Setiap kritik dan masukan yang berkembang di ruang publik akan ditanggapi secara tepat dan proporsional sebagai bahan evaluasi perbaikan pelayanan,” ujarnya.
Dukungan terhadap penguatan koordinasi lintas sektor ini juga disampaikan Koordinator Staf Khusus Bidang Pemerintahan, Widdy Mokoginta, S.Sos.
Ia menyebut sinergi antarperangkat daerah menjadi kunci agar pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang lebih terukur dan responsif terhadap dinamika di lapangan.(*)
