REDAKSI UTAMA.BONE BOLANGO – Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, menyoroti masih adanya keluhan dan laporan masyarakat terkait belum maksimalnya pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan, khususnya dalam memberikan pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikan Ismet Mile saat membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Bone Bolango yang berlangsung di Naffil Cafe & Resto, Rabu (18/11/2026).
Dalam sambutannya, Ismet meminta seluruh aparatur pemerintahan agar tidak menunggu munculnya keluhan maupun laporan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Menurutnya, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan tanpa harus terlebih dahulu diminta.
Ia menegaskan bahwa setiap pejabat dan aparatur pemerintahan memiliki tanggung jawab sebagai abdi negara sekaligus abdi masyarakat. Karena itu, optimalisasi pelayanan harus menjadi komitmen bersama dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Ismet juga mengingatkan bahwa setiap keluhan masyarakat terkait pelayanan yang belum maksimal harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Aspirasi dan laporan masyarakat tidak boleh diabaikan, melainkan harus ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Selain itu, Bupati meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango bersama para pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat koordinasi dan sinergi.
Menurutnya, perbedaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing instansi tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, koordinasi antarlembaga harus terus ditingkatkan agar kebutuhan masyarakat dapat dilayani secara optimal.
Melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik tersebut, Ismet berharap dapat dirumuskan berbagai masukan dan langkah konkret yang menjadi acuan dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bone Bolango.
Ia berharap forum tersebut tidak sekadar menjadi ruang diskusi, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi dan tindak lanjut nyata demi mewujudkan pelayanan pemerintahan yang lebih responsif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.












