REDAKSI UTAMA.BONE BOLANGO – Komisi I DPRD Kabupaten Bone Bolango menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan maladministrasi dalam proses pengangkatan Sekretaris Desa (Sekdes) Bandungan, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Senin (26/10/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi I DPRD Bone Bolango tersebut dipimpin Sekretaris Komisi I, Suleman Taumbe, didampingi anggota Komisi I, Amin Nusi.
RDP ini digelar untuk menindaklanjuti laporan masyarakat Desa Bandungan yang mempersoalkan proses seleksi dan pengangkatan Sekretaris Desa Bandungan. Pelapor menduga terdapat pelanggaran prosedur dan regulasi dalam proses pengangkatan perangkat desa tersebut.
Dalam laporannya, masyarakat menilai proses seleksi dan pengangkatan Sekdes Bandungan diduga mengabaikan mekanisme transparansi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pengangkatan perangkat desa.
Selain itu, pejabat Sekdes yang telah diangkat juga diduga tidak memenuhi kualifikasi atau persyaratan objektif sebagaimana ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut dinilai memicu polemik di tengah masyarakat serta menimbulkan persoalan terkait rasa keadilan dan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
Masyarakat mengaku telah berupaya menyampaikan keberatan melalui berbagai tingkatan pemerintahan di tingkat lokal. Namun, hingga saat ini persoalan tersebut dinilai belum memperoleh penyelesaian yang adil, transparan, dan akuntabel.
Dalam RDP tersebut, turut hadir Asisten I Setda Bone Bolango, Aznan Nadjamudin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat Bulango Utara, serta Kepala Desa Bandungan.
Sekretaris Komisi I DPRD Bone Bolango, Suleman Taumbe, meminta Pemerintah Kabupaten Bone Bolango agar dapat menindaklanjuti dan menyelesaikan persoalan tersebut secara serius sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, persoalan pengangkatan perangkat desa perlu mendapatkan perhatian agar tidak terus berkembang menjadi polemik yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Penyelesaian persoalan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta menciptakan suasana yang kondusif di Desa Bandungan.
Komisi I DPRD Bone Bolango berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah penyelesaian secara objektif, transparan, dan sesuai regulasi, sehingga polemik pengangkatan Sekretaris Desa Bandungan tidak berlarut-larut.















