REDAKSI UTAMA.BONE BOLANGO – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus mendorong percepatan sertifikasi aset tanah milik daerah. Dari sekitar 1.597 bidang aset tanah Pemkab Bone Bolango, baru 287 bidang yang telah memiliki sertifikat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango Ilkham Mooduto dalam Rapat Koordinasi Percepatan Sertifikasi Aset Tanah yang dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat tanah milik Pemkab Bone Bolango di Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Kamis (3/9/2026).
Ilkham mengatakan masih terdapat lebih dari 1.000 bidang tanah aset pemerintah daerah yang belum bersertifikat. Karena itu, proses sertifikasi akan terus dikebut melalui koordinasi antara Pemkab Bone Bolango, Kejaksaan Negeri Bone Bolango, dan Kantor Pertanahan.
“Ini bukan hanya sekadar memberikan sertifikat, kemudian selesai. Ini merupakan agenda bersama menyangkut penyelamatan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango,” kata Ilkham.
Menurutnya, sertifikasi aset merupakan pekerjaan yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Sejumlah kendala administratif yang masih ditemukan akan ditangani bersama agar proses sertifikasi dapat berjalan sesuai ketentuan.
Ilkham menegaskan sertifikat tanah memiliki fungsi penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap aset pemerintah daerah.
“Sertifikat ini bukan hanya sekadar lembaran kertas. Sebenarnya ini adalah benteng pertahanan yuridis,” ujarnya.
Dengan adanya sertifikat, status hukum tanah milik pemerintah menjadi lebih jelas sehingga aset daerah dapat terlindungi dan tidak mudah bergeser dari hak yang melekat padanya.
Ilkham menyebut masih ada sekitar 70 bidang yang menjadi pekerjaan rumah untuk diselesaikan pada tahun ini. Pihaknya menargetkan proses tersebut dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, aman, serta sesuai dengan koridor hukum yang akuntabel.
Sementara itu, Bupati Bone Bolango Ismet Mile mengapresiasi kerja sama Kejaksaan Negeri Bone Bolango dan Kantor Pertanahan dalam mendorong percepatan sertifikasi aset daerah.
Menurut Ismet, sertifikat yang diserahkan menjadi dasar penting untuk mengamankan kekayaan daerah sekaligus memperjelas status hukum aset yang dikelola pemerintah.
“Ini bantuan dan dukungan yang luar biasa kepada pemerintah daerah, baik oleh Bapak Kajari bersama staf maupun oleh Bapak Kepala Pertanahan,” ujar Ismet.
Ismet mengakui masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Terlebih, Bone Bolango telah berdiri hampir dua dekade sehingga masih terdapat sejumlah aset daerah yang perlu ditelusuri, didata, dan dipastikan status hukumnya.
Karena itu, Pemkab Bone Bolango akan melanjutkan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Bone Bolango dan Kantor Pertanahan. Dukungan terhadap agenda percepatan sertifikasi aset juga akan diperkuat, termasuk melalui penganggaran dalam APBD 2027.
Bagi Ismet, sertifikasi aset bukan semata persoalan administrasi pertanahan. Sertifikasi menjadi bagian penting untuk memastikan setiap aset pemerintah memiliki dokumen resmi sekaligus perlindungan hukum yang jelas.
“Tidak ada pilihan bagi saya selain menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batasnya atas hasil kerja yang sangat luar biasa,” pungkasnya.
