REDAKSI UTAMA.GORONTALO — Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) serta DPD-DPC Srikandi Jaga Desa se-Provinsi Gorontalo masa bakti 2026-2031 resmi dikukuhkan.
Pengukuhan berlangsung di Auditorium Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Rabu (12/8/2026). Kegiatan tersebut ditandai dengan pembacaan naskah pengukuhan oleh Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indra Utama, didampingi Sekretaris Jenderal DPP ABPEDNAS Aditya Yusma.
Acara tersebut turut dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel), Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Ketua DPP ABPEDNAS, Ketua DPP Srikandi Jaga Desa, serta sejumlah pejabat daerah.
Hadir pula perwakilan Komandan Korem 133/Nani Wartabone, Kapolda Gorontalo, Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan sejumlah pejabat lainnya.
Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indra Utama mengatakan, pengukuhan ini menjadi momentum untuk menyatukan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Provinsi Gorontalo dalam satu wadah.
Menurutnya, keberadaan ABPEDNAS diharapkan dapat memperkuat peran BPD dalam mengawal pembangunan dan mengawasi program pemerintah yang masuk ke desa.
“Pelantikan hari ini adalah penyatuan atau membuat ikatan antara anggota Badan Permusyawaratan Desa di Provinsi Gorontalo dalam satu rumah, satu wadah yaitu ABPEDNAS,” kata Indra.
Melalui ABPEDNAS, maka bisa menyatukan berbagai kepentingan ditingkat desa, yang nantinya bisa disuarakan baik itu di tingkat Kabupaten, Provinsi hingga ke Pemerintah Pusat. Ia berharap anggota BPD dapat ikut mengawasi pelaksanaan berbagai program pemerintah agar berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa.
Di tempat yang sama, Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Gorontalo Syarif Mbuinga menegaskan bahwa kehadiran ABPEDNAS bukan sekadar untuk kegiatan seremonial, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebagai langkah awal, ABPEDNAS Gorontalo akan melakukan konsolidasi organisasi mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga ke tingkat paling bawah.
ABPEDNAS juga akan membangun kolaborasi dengan pemerintah desa, kelurahan, BPD dan organisasi lainnya untuk memperkuat kerja bersama dalam memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat.
“Tentu yang akan dilakukan lebih awal adalah konsolidasi organisasi. ABPEDNAS akan membangun kolaborasi secara bersama dengan rekan pemerintah desa maupun kelurahan serta BPD dan beberapa organisasi terhimpun lainnya untuk menciptakan kolektivitas kerja yang maksimal untuk masyarakat,” kata Syarif.
Mantan Bupati Pohuwato dua periode itu juga menegaskan bahwa ABPEDNAS tidak berkaitan dengan politik.
Menurut Syarif, organisasi tersebut menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat, khususnya di tingkat desa.
Ia berharap melalui ABPEDNAS, komunikasi yang sebelumnya terbatas dapat kembali terjalin dengan masyarakat di tingkat bawah.
“Dengan ABPEDNAS ini, akan menyambung ruh yang sempat putus, untuk menjalin kembali komunikasi dengan masyarakat di tingkat bawah, bukan politik,” tegasnya.
