REDAKSI UTAMA.Bone Bolango – Bupati Bone Bolango Ismet Mile mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango agar bekerja dengan disiplin dan menjunjung tinggi integritas. Ia menegaskan tidak ada lagi ruang bagi ASN yang tidak jujur, tidak disiplin, maupun mengabaikan aturan.
Peringatan tersebut disampaikan Ismet saat memimpin rapat koordinasi di Ruang Lupa Lelah Kantor Bupati Bone Bolango, Selasa (21/7/2026). Ia menyebut era toleransi terhadap pelanggaran disiplin ASN telah berakhir dan setiap pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Ismet menyoroti masih adanya persoalan kedisiplinan aparatur, termasuk laporan mengenai kehadiran yang tidak sesuai kondisi sebenarnya serta lemahnya tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Jangan lagi ada yang tidak hadir tetapi dianggap hadir. Pemerintahan ini harus dibangun di atas kejujuran. Kalau tidak hadir, katakan tidak hadir,” tegas Ismet.
Menurutnya, perkembangan teknologi dan sistem pengawasan yang semakin terbuka membuat setiap aparatur harus bekerja secara transparan. ASN diminta tidak memanipulasi data maupun mengabaikan kewajiban sebagai pelayan masyarakat.
Bupati yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Iwan Mustapa itu menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi merugikan pemerintah daerah maupun masyarakat.
Karena itu, seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memperkuat pengawasan internal serta memastikan seluruh pegawai menjalankan tugas sesuai aturan.
Tidak hanya pimpinan OPD, Ismet juga meminta para camat meningkatkan pembinaan hingga tingkat desa dan kelurahan. Ia menilai disiplin harus menjadi budaya kerja bersama, bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban administrasi.
Selain disiplin ASN, Ismet turut menekankan pentingnya kecepatan pemerintah dalam merespons laporan dan kebutuhan masyarakat. Para pimpinan perangkat daerah diminta selalu siap dihubungi ketika dibutuhkan.
“Jangan sampai masyarakat menunggu karena pejabatnya sulit dihubungi. Pemerintah harus hadir dan responsif terhadap setiap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ismet mengingatkan bahwa jabatan dalam pemerintahan bukanlah hak istimewa, melainkan amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja, kompetensi, dan integritas.
Ia meminta seluruh ASN menjaga profesionalisme serta menghindari tindakan yang bertentangan dengan aturan. Pemerintah daerah, kata dia, juga akan terus memperkuat sistem pengawasan untuk mencegah potensi penyimpangan sejak dini.
“Kita ingin birokrasi yang bersih, disiplin, dan profesional. Jangan sampai ada yang tersandung persoalan karena mengabaikan aturan yang sebenarnya sudah sangat jelas,” pungkasnya.
