REDAKSI UTAMA.Gorontalo – Bupati Bone Bolango Ismet Mile menegaskan transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Menurutnya, digitalisasi diperlukan untuk menjawab tuntutan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Hal itu disampaikan Ismet saat menjadi narasumber dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Gorontalo serta Workshop Penyusunan Roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Fox Hotel, Kota Gorontalo, Senin (13/7/2026).
“Transformasi digital harus diwujudkan agar pelayanan publik semakin cepat, transparan, dan akuntabel,” kata Ismet.
Didampingi Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustapa, Ismet mengatakan forum tersebut menjadi momentum strategis bagi pemerintah daerah untuk menyamakan langkah dalam mempercepat digitalisasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, mulai dari pemerintahan hingga pelayanan publik. Karena itu, pemerintah daerah dituntut mampu beradaptasi dengan sistem kerja yang lebih efektif, efisien, dan responsif.
“Dunia bergerak sangat cepat. Teknologi telah mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu melakukan penyesuaian melalui digitalisasi, terutama dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Ismet menilai penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu kunci dalam mendukung percepatan pembangunan. Pemerintah daerah, kata dia, terus melakukan pembenahan kelembagaan dan sistem administrasi agar pengelolaan keuangan semakin tertata dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga mengapresiasi komitmen Bank Indonesia dalam mendorong percepatan implementasi ETPD di seluruh daerah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia penting untuk membangun sistem transaksi keuangan yang modern, aman, dan akuntabel.
“Yang terpenting adalah bagaimana berbagai inovasi dan sistem yang dibangun ini mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Digitalisasi harus memberikan kemudahan bagi rakyat sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” katanya.
Selain itu, Ismet mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, kolaborasi menjadi modal penting untuk mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintahan.
Ia menambahkan, digitalisasi transaksi daerah juga berperan dalam memperkuat pengawasan, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
“Ketika sistem semakin tertata dan transparan, maka pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah, sementara tata kelola pemerintahan akan semakin baik dan terhindar dari praktik-praktik yang merugikan daerah,” tegasnya.
Di akhir pemaparannya, Ismet mengingatkan seluruh perangkat daerah agar mendukung kebijakan efisiensi yang menjadi arahan Presiden Republik Indonesia dengan mengelola sumber daya secara efektif dan memastikan setiap program memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Ia berharap High Level Meeting TP2DD dan Workshop Penyusunan Roadmap ETPD tersebut menghasilkan langkah-langkah konkret untuk mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
