REDAKSI UTAMA.Bone Bolango – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango memperkuat komitmennya dalam menjamin keamanan pangan bagi masyarakat. Komitmen itu ditegaskan melalui rapat koordinasi Program Kabupaten/Kota Pangan Aman (KPPA) Tahun 2026 bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Bone Bolango, Rabu (10/6/2026).
Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO) BPOM RI, Agus Yudi Prayudana, mengatakan Program KPPA kini telah menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Menurut Agus, pemerintah daerah diharapkan segera mengintegrasikan program tersebut ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD. Langkah itu dinilai penting agar keamanan pangan menjadi salah satu indikator kinerja perangkat daerah sekaligus membangun sistem pengawasan pangan yang berkelanjutan.
“Pemerintah daerah memiliki peran sebagai orkestrator keamanan pangan. Program Kabupaten/Kota Pangan Aman mendorong integrasi pengawasan di seluruh rantai pangan guna menjamin standar keamanan pangan sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting,” ujar Agus.
Ia menjelaskan, pengawasan dalam Program KPPA mencakup seluruh rantai pangan masyarakat. Mulai dari Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), Pangan Segar Asal Hewan (PSAH), Pangan Segar Asal Ikan (PSAI), Pangan Olahan Siap Saji (POSS), hingga Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).
Dalam proses penilaian KPPA, kata Agus, BPOM akan mengevaluasi lima aspek utama, yakni komitmen pemerintah daerah terhadap regulasi, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pengawasan di lapangan, monitoring dan evaluasi, serta inovasi daerah dalam menjamin keamanan pangan.
“Evaluasi KPPA bukan sekadar kompetisi administratif. Ini adalah fondasi perlindungan kesehatan masyarakat dari hulu hingga hilir. Keamanan pangan adalah hak masyarakat dan menjadi kewajiban daerah untuk memastikannya,” tegasnya.
Berdasarkan data BPOM, sebanyak 439 kabupaten/kota atau sekitar 85,4 persen daerah di Indonesia telah mengimplementasikan Program KPPA. BPOM pun terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, menyambut baik kehadiran tim BPOM RI. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat sistem keamanan pangan.
“Saya yakin kehadiran Bapak Direktur PMPUPO BPOM dapat memberikan penguatan bagi daerah dalam membangun sistem keamanan pangan yang lebih kuat. Ini bukan hanya tugas dinas terkait, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pihak karena pangan aman merupakan hak masyarakat yang wajib diwujudkan oleh pemda,” kata Iwan.
Ia menegaskan, Pemkab Bone Bolango siap memperkuat aspek administrasi, meningkatkan koordinasi, dan membangun sinergi lintas sektor guna menyukseskan Program Kabupaten/Kota Pangan Aman di daerah tersebut.
