REDAKSI UTAMA.MAPOLDA GORONTALO – Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo mengungkap tiga perkara dugaan tindak pidana pertambangan ilegal di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Dalam penanganan tiga perkara tersebut, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Gorontalo telah menetapkan enam orang sebagai tersangka.
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan langsung Kapolda Gorontalo, Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K., dalam konferensi pers yang berlangsung di Ruang Titinepo Mapolda Gorontalo, Jumat (20/11/2026).
Kapolda menjelaskan, tiga perkara tersebut terdiri dari satu kasus penampungan mineral logam berupa batu hitam di Desa Tilangobula, Kecamatan Suwawa Timur, serta dua kasus pengolahan dan pemurnian emas ilegal di Desa Pelita Jaya, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango.
Kasus pertama berkaitan dengan aktivitas penampungan mineral logam berupa batu hitam di Desa Tilangobula, Kecamatan Suwawa Timur. Perkara ini tercatat dalam laporan polisi Nomor LP/A/6/V/2026 tertanggal 23 Mei 2026.
Kapolda mengungkapkan, penyidik melakukan penegakan hukum pada 22 Mei 2026 setelah menemukan aktivitas penampungan batu hitam yang diduga tidak memiliki izin.
Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, tempat penampungan tersebut diketahui berkaitan dengan seorang berinisial CSSK. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni CSSK dan H.
CSSK diduga berperan sebagai pembeli sekaligus pemilik gudang penampungan batu hitam. Ia telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Gorontalo sejak 12 November 2026.
Sementara itu, tersangka H diduga berperan sebagai pembeli, pemodal, sekaligus pemilik batu hitam. Penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap H untuk kepentingan pemeriksaan.
Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa enam orang saksi, meminta keterangan pejabat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) terkait status perizinan, serta menghadirkan ahli pertambangan.
Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka diketahui tidak memiliki izin terkait aktivitas tersebut. Polisi juga menyita 259 karung mineral batu hitam sebagai barang bukti.
Kasus kedua merupakan dugaan tindak pidana pengolahan dan pemurnian material emas secara ilegal di Desa Pelita Jaya, Kecamatan Bone Raya.
Perkara ini tercatat dalam laporan polisi Nomor LP/A/15/IX/2026 tertanggal 20 September 2026.
Kapolda menjelaskan, kasus tersebut bermula dari aktivitas pengolahan atau pemurnian material emas menggunakan tong, serta pengangkutan material hasil pengolahan menggunakan kendaraan pikap.
Berdasarkan hasil penyidikan, polisi menetapkan dua orang tersangka, yakni RB dan SK.
RB diduga sebagai pemilik material hasil pengolahan emas, sedangkan SK merupakan pemilik tempat pengolahan atau pemurnian emas menggunakan tong.
Keduanya telah ditahan di Rutan Polda Gorontalo sejak 7 November 2026.
Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa tujuh orang saksi, meminta data perizinan dari Direktorat Jenderal Minerba, serta memeriksa ahli pertambangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan kedua tersangka tidak memiliki perizinan pertambangan.
Adapun barang bukti yang disita meliputi dua unit kendaraan pikap, masing-masing merek Suzuki Carry dan Daihatsu Gran Max, lengkap dengan STNK dan kunci kendaraan. Polisi juga menyita dua profil tank berwarna kuning berkapasitas masing-masing 1.100 liter yang berisi material hasil pengolahan.
Kapolda menyebutkan, penyidik saat ini tengah melengkapi berkas perkara tersebut untuk segera dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada tahap pertama.
Sementara itu, kasus ketiga juga berkaitan dengan dugaan pengolahan dan pemurnian emas ilegal di Desa Pelita Jaya, Kecamatan Bone Raya. Lokasi pengolahan tersebut diketahui hanya berjarak sekitar 30 meter dari tempat kejadian perkara pada kasus kedua.
Dalam kasus ini, aktivitas pengolahan dan pemurnian material emas dilakukan menggunakan tong dan tromol.
Berdasarkan keterangan para saksi, penyidik menetapkan dua orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial IL dan BA.
IL diduga sebagai pemilik tong dan tromol yang digunakan untuk mengolah material emas. Sementara BA merupakan pemilik material hasil pengolahan yang diangkut menggunakan kendaraan pikap.
Keduanya juga telah ditahan di Rutan Polda Gorontalo sejak 7 November 2026.
Untuk memperkuat pembuktian, penyidik telah memeriksa delapan orang saksi, meminta data perizinan dari Direktorat Jenderal Minerba, serta menghadirkan ahli pertambangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan kedua tersangka tidak memiliki izin pertambangan.
Barang bukti yang diamankan dalam perkara ini berupa satu unit mobil pikap Suzuki Carry, satu profil tank berwarna kuning berkapasitas 1.100 liter berisi material hasil pengolahan, satu lembar STNK, satu buah kunci kendaraan, serta satu karung material bahan baku.
Saat ini, penyidik masih melengkapi berkas perkara untuk selanjutnya dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tahap pertama.
Kapolda menjelaskan, ketiga perkara tersebut diproses menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Para tersangka disangkakan dengan ketentuan terkait kegiatan penampungan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, maupun penjualan mineral yang tidak berasal dari pemegang izin usaha pertambangan yang sah.
Ancaman pidana yang disampaikan dalam perkara tersebut berupa hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Kapolda menegaskan, Polda Gorontalo berkomitmen menuntaskan seluruh perkara pertambangan ilegal yang sedang ditangani, termasuk menelusuri pihak-pihak lain yang diduga terlibat sebagai pemodal, pembeli, maupun pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas pertambangan tanpa izin.
“Ini merupakan komitmen Polda Gorontalo, khususnya Direktorat Reskrimsus, untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana pertambangan ilegal atau tanpa izin,” tegas Kapolda.
Ia juga memastikan penyidikan akan terus dikembangkan guna mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam aktivitas penampungan dan pengolahan mineral ilegal di wilayah Kabupaten Bone Bolango.















