REDAKSI UTAMA.MANADO – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustapa, mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak menjadikan tingginya penyerapan anggaran sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan. Menurutnya, keberhasilan harus dilihat dari pencapaian target, penyelesaian persoalan masyarakat, hingga peningkatan kesejahteraan.
Hal tersebut disampaikan Iwan saat menjadi keynote speaker dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Aryaduta Hotel Manado, Selasa (13/10/2026).
Iwan menegaskan, perangkat daerah tidak boleh hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian laporan administrasi. Lebih dari itu, setiap program harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan dampak yang terukur.
Menurutnya, pengendalian dan evaluasi pembangunan berperan penting untuk memastikan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Karena itu, keberhasilan program tidak cukup dinilai dari banyaknya kegiatan yang terlaksana atau besarnya anggaran yang dibelanjakan.
“Bone Bolango memiliki potensi di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, dan sumber daya alam. Namun, potensi tersebut perlu diterjemahkan menjadi program yang saling terhubung, tepat sasaran, dan berkelanjutan agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Iwan.
Iwan mencontohkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu tantangan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango.
Berdasarkan data Maret 2025, tingkat kemiskinan Bone Bolango tercatat sebesar 13,16 persen, turun dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 14,80 persen.
Meski menunjukkan penurunan, angka kemiskinan yang masih berada di atas 13 persen menandakan perlunya upaya berkelanjutan dan program yang lebih tepat sasaran.
Iwan mengatakan, pemerintah daerah perlu memastikan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki Bone Bolango dapat dioptimalkan melalui program pembangunan yang terintegrasi. Anggaran juga harus diarahkan sesuai prioritas agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menilai program yang berjalan sendiri-sendiri berisiko tidak menghasilkan dampak optimal. Karena itu, koordinasi lintas perangkat daerah perlu diperkuat, terutama untuk program yang melibatkan banyak sektor dan menyasar wilayah prioritas.
Dalam pemaparannya, Iwan mengidentifikasi sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian perangkat daerah. Di antaranya belum optimalnya keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan target kinerja, serta adanya kesenjangan antara realisasi kegiatan dan capaian indikator pembangunan.
Validitas dan keterpaduan data ant perangkat daerah juga menjadi perhatian. Menurutnya, data yang tidak konsisten dapat menghambat pengukuran kinerja dan menyulitkan pemerintah dalam menentukan kebijakan yang tepat.
Selain itu, catatan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan dalam paparan menjadi pengingat pentingnya konsistensi pengukuran kinerja serta keterkaitan antara pelaksanaan program dan indikator kesejahteraan masyarakat.
Iwan menekankan bahwa hasil evaluasi tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Setiap temuan harus ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang jelas, mulai dari identifikasi penyebab masalah, penentuan tindakan korektif, penetapan pihak yang bertanggung jawab, hingga batas waktu penyelesaian.
Untuk memastikan evaluasi menghasilkan perubahan, Iwan menekankan pentingnya pengendalian pembangunan melalui satu siklus utuh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga tindak lanjut.
“Setiap program prioritas perlu dipantau melalui indikator dan target kinerja, realisasi capaian, analisis penyimpangan, perangkat daerah penanggung jawab, serta rencana aksi korektif yang dilengkapi tenggat penyelesaian. Dengan cara ini, persoalan dapat terdeteksi lebih dini dan tidak menumpuk hingga akhir tahun anggaran,” katanya.
Ia meminta setiap perangkat daerah menganalisis penyimpangan target secara objektif. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya harus menjadi dasar pengambilan keputusan dan perbaikan pelaksanaan program.
Menurut Iwan, langkah tersebut penting agar hambatan pembangunan dapat segera diatasi dan penggunaan anggaran tetap sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.
Lima Komitmen Perangkat Daerah
Dalam kesempatan itu, Iwan mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat lima komitmen bersama untuk meningkatkan efektivitas pembangunan di Bone Bolango.
Lima komitmen tersebut meliputi Satu Target, yakni menyelaraskan program dengan prioritas pembangunan; Satu Data, melalui penyediaan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan; serta Satu Gerak, dengan memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah.
Selanjutnya, Satu Tindak Lanjut berarti memastikan setiap persoalan memiliki penanggung jawab dan batas waktu penyelesaian. Sementara Satu Hasil menekankan agar anggaran dan sumber daya diarahkan pada manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Iwan berharap komitmen tersebut menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan, sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Ia menegaskan, pengendalian dan evaluasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen untuk memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan capaian yang jelas.
Dengan perencanaan yang selaras, data yang akurat, koordinasi yang kuat, serta tindak lanjut yang terukur, pembangunan di Kabupaten Bone Bolango diharapkan semakin efektif dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
