REDAKSI UTAMA.BONE BOLANGO — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Bone Bolango mendorong penguatan Ruang Bersama Indonesia (RBI) melalui Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan desa yang lebih inklusif, responsif gender, berorientasi pada pemenuhan hak anak, dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo, dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) RBI-DRPPA bagi Tim Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA), Integrasi Perkawinan Anak Tingkat Kabupaten Bone Bolango Tahun 2026, yang berlangsung di Naffil Café & Resto Bone Bolango, Kamis (8/10/2026).
Sri Mulyani menegaskan, pembangunan yang berkualitas tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu memastikan perempuan dan anak memperoleh ruang yang aman, setara, terlindungi, serta memiliki kesempatan untuk berkembang.
Menurutnya, RBI-DRPPA menjadi salah satu ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam menangani berbagai persoalan perempuan dan anak hingga ke tingkat desa.
“Pembangunan yang berkualitas bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan perempuan dan anak memperoleh ruang yang aman, setara, terlindungi, dan memiliki kesempatan untuk berkembang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, persoalan perempuan dan anak tidak berdiri sendiri. Berbagai persoalan tersebut memiliki keterkaitan dengan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, perlindungan, ekonomi, lingkungan sosial, hingga perkawinan anak.
Karena itu, penanganannya membutuhkan keterlibatan dan kolaborasi lintas sektor serta lintas pemangku kepentingan.
Dalam konteks tersebut, Bappeda memiliki posisi strategis sebagai orkestrator perencanaan pembangunan. Bappeda tidak menjadi pelaksana seluruh program, tetapi berperan dalam memastikan berbagai program dan kebijakan dapat direncanakan, dikoordinasikan, diintegrasikan, dikawal, serta dievaluasi secara bersama.
“Keberhasilan RBI-DRPPA bukan hanya menjadi tanggung jawab satu OPD, tetapi harus menjadi bagian dari agenda pembangunan,” jelasnya.
Sri Mulyani mengatakan, penguatan RBI-DRPPA membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah desa, masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga berbagai mitra pembangunan.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar berbagai program yang berkaitan dengan perempuan dan anak tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terhubung dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa.
Lebih lanjut, terdapat lima arah penguatan RBI-DRPPA yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni integrasi perencanaan, penguatan daya, kolaborasi lintas sektor, penguatan desa, serta monitoring dan evaluasi.
Lima arah tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dalam memperkuat pelaksanaan RBI-DRPPA sehingga tidak berhenti pada kegiatan, tetapi mampu terintegrasi dalam proses pembangunan dan memberikan manfaat langsung bagi perempuan dan anak.
Melalui penguatan peran berbagai pihak, RBI-DRPPA diharapkan dapat menjadi ruang bersama untuk membangun desa yang lebih aman, inklusif, setara, dan ramah bagi perempuan serta anak, sekaligus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Bone Bolango.
