REDAKSI UTAMA.Bone Bolango – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria (ATM) melalui kolaborasi lintas sektor. Langkah ini dilakukan agar penanganan penyakit menular berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut dipaparkan Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango Sri Mulyani Lalijo dalam kegiatan Penguatan Kemitraan untuk Pencegahan dan Pengendalian ATM, Selasa (9/6/2026).
Sri Mulyani mengatakan penanganan AIDS, TBC, dan Malaria tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan. Menurutnya, dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, fasilitas kesehatan, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta.
“Pengendalian ATM tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, puskesmas, sektor swasta, organisasi masyarakat, hingga dunia pendidikan agar seluruh program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” katanya.
Ia menjelaskan, Pemkab Bone Bolango telah mengintegrasikan program pengendalian ATM ke dalam dokumen perencanaan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.
Selain mengandalkan APBD, pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung program kesehatan masyarakat, seperti edukasi kesehatan, pendampingan desa, penguatan data, monitoring, dan kampanye perilaku hidup sehat.
“Pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga mendorong optimalisasi pemanfaatan Dana Desa sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan bertugas menangani deteksi dini, pengobatan, surveilans, dan edukasi kesehatan. Sementara Bappeda Litbang mengawal perencanaan dan penganggaran, sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) memperkuat regulasi agar Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk mendukung program kesehatan.
Sri Mulyani mengatakan kolaborasi juga melibatkan perguruan tinggi, media massa, tokoh agama, organisasi kepemudaan, PKK, lembaga swadaya masyarakat, hingga sektor swasta dan BUMN/BUMD melalui dukungan edukasi maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, seperti belum optimalnya integrasi program lintas sektor, keterbatasan data kesehatan berbasis desa, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam deteksi dini penyakit.
“Untuk itu, strategi penguatan ke depan akan difokuskan pada peningkatan koordinasi berkelanjutan, penguatan kapasitas aparatur desa dan kader kesehatan, serta perluasan kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah,” pungkasnya.
