REDAKSI UTAMA.Bone Bolango – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango menerima 13 sertifikat tanah aset daerah dari Kantor Pertanahan (BPN) Bone Bolango. Penyerahan sertifikat berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone Bolango, Selasa (19/5/2026).
Bupati Bone Bolango Ismet Mile mengapresiasi peran Kejari Bone Bolango yang mengawal proses sertifikasi aset milik pemerintah daerah hingga tuntas.
“Penyerahan sertifikat ini bukan pekerjaan yang mudah, butuh pendalaman masalah yang serius untuk menyelesaikannya,” kata Ismet dalam sambutannya.
Menurut Ismet, keberhasilan penerbitan sertifikat tersebut menjadi bukti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Kejaksaan, dan Kantor Pertanahan dalam mengamankan aset daerah.
Ia berharap kolaborasi itu terus berlanjut. Bahkan, Pemkab Bone Bolango berkomitmen mengalokasikan anggaran khusus pada APBD 2027 untuk mempercepat sertifikasi aset tanah milik daerah yang belum memiliki legalitas.
Selain penyerahan sertifikat, Ismet juga meminta dukungan Kejari dan BPN Bone Bolango untuk membantu menyelesaikan sengketa lahan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila.
Menurutnya, persoalan tersebut harus segera diselesaikan karena hingga kini masih terdapat klaim kepemilikan dari pihak lain atas lahan rumah sakit.
Ia menilai penyelesaian sengketa menjadi hal mendesak karena berdampak terhadap peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Sengketa lahan tersebut juga dinilai dapat menghambat rencana Pemkab Bone Bolango menaikkan status RSUD Toto Kabila dari rumah sakit tipe C menjadi tipe B.
Berdasarkan data Pemkab Bone Bolango, pekerjaan penataan aset daerah masih cukup besar. Dari sekitar 1.600 bidang tanah milik pemerintah daerah, sebanyak 1.300 bidang di antaranya masih belum bersertifikat.
Karena itu, Pemkab Bone Bolango optimistis penataan dan pengamanan aset daerah dapat dilakukan secara bertahap melalui dukungan anggaran pada 2027 serta kerja sama lintas instansi. Upaya tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum terhadap aset pemerintah sekaligus mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.
